PONTIANAK – Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., MSI terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) periode 2023-2028. Rasman Manafi terpilih melalui Kongres Nasional HAPPI IV 2023 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Kota Pontianak, pada Senin (27/11).
Rasman Manafi yang juga sebagai Pj Wali Kota Bau Bau terpilih secara aklamasi setelah tidak ada calon lain yang mendaftar hingga batas akhir. Selain ketua umum, Kongres Nasional HAPPI IV juga menetapkan Syarif Iwan Taruna Alkadrie sebagai sekretaris jenderal.
Kongres Nasional HAPPI IV yang didukung PT Batulicin Enam Sembilan, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT Pupuk Kaltim, berlangsung lancar.
Setelah ditetapkan menjadi ketua umum, Rasman mengungkapkan program kerja yang harus segera dikerjakan. Pertama menurut dia, HAPPI harus berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia. Terutama penetapan kebijakan dalam 5 bahkan 20 tahun ke depan.
”Kedua, kita ingin menggelorakan lagi semangat membangun bangsa ini yang berbasis kelautan, pesisir pulau-pulau kecil dengan konsep ekonomi biru,” kata Rasman Manafi.
Rasman mengatakan, dalam Kongres HAPPI, pihaknya memiliki tiga target. Pertama ingin merevitalisasi bahkan memperkuat kembali peran HAPPI dalam pembangunan nasional.
”Karena dalam 5 atau 10 tahun ke depan mainstream pembangunan kelautan dan maritim itu menjadi arus utama dalam pembangunan kita ke depan. Jadi HAPPI harus ada dan memang peran sangat ditunggu di sini,” terang Rasman Manafi.
Kedua lanjut dia, anggota dan pengurus HAPPI saat ini baru terbentuk di 11 provinsi. Beberapa provinsi lain belum terbentuk secara penuh.
”Kami ingin mengangkat kembali supaya organisasi HAPPI ini bisa mulai bergerak bersama-sama. Tagline kita adalah, Bekerja Bersama Buat Indonesia,” ujar Rasman Manafi.
Rasman Manafi juga ingin mengorganisir semua potensi yang dimiliki HAPPI. Sebab, berbagai kebijakan saat ini sebenarnya sudah dikelola bahkan ditelaah oleh ahli-ahli pesisir di seluruh provinsi.
”Nah saya kira ini harus diorganisir jadi HAPPI akan melangkah untuk tiga poin utama itu,” papar Rasman Manafi.
Sekjen HAPPI Iwan Taruna menambahkan, peran HAPPI salah satunya memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah pusat menata ruang laut di mana perizinan pemanfaatan ruang laut ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
”Peran HAPPI sangat penting memberikan masukan terkait dengan pemanfaatan ruang laut yang ramah lingkungan. Artinya ruang laut yang baik adalah yang tidak merusak lingkungan, sehingga penataan ruang laut ini ke depan bisa menghitung terkait dengan pemanfaatannya baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi lingkungan, sehingga peran HAPPI menjadi sangat penting,” ujar Iwan yang juga Kepala BPSPL Pontianak.
Sementara itu, Demisioner Sekjen HAPPI Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA. menyatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan laut menjadi bagian terbesar, berperan penting untuk bisa menjadi penggerak ekonomi kelautan yang saat ini menuju ekonomi biru.
”Dengan itu pembangunan ekonomi Indonesia harus mengoptimalkan potensi sumber daya laut dan jasa, bukan hanya untuk sesaat tapi juga berkelanjutan, sehingga basis yang dikuatkan adalah laut dan pulau-pulau kecil menjadi jangkar,” tutur Dietriech G. Bengen.
Dia berharap, pulau-pulau harus menjadi penggerak sehingga semakin dikuatkan dan diimplementasikan.
”Sehingga perlu adanya pendampingan dan partisipasi khususnya dari teman-teman HAPPI. Supaya jalan yang sudah dirintis betul-betul mencapai tujuan secara kuat sehingga yang kita cita-citakan bisa terwujud,” ucap Dietriech G. Bengen.(*)
