Pagi itu, pembicaraan tentang laut tidak dimulai dari angka produksi ikan atau grafik pertumbuhan ekonomi. Muhammad Rasman Manafi justru membuka percakapan dari hal yang sering luput dalam kebijakan: konflik ruang.
“Masalah utama pesisir dan sungai kita bukan kekurangan potensi, tetapi tata kelola yang tidak berpihak dan tidak terintegrasi,” ujarnya ketika ditemui disela-sela acara FGD di Surabaya, pertengahan Desember lalu.
Sejak terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI) periode 2023–2028, Rasman membawa satu benang merah dalam setiap pernyataannya: negara harus menguatkan prioritasnya dalam memandang ruang air—laut, pesisir, dan sungai—sebagai wilayah bebas kepentingan.
Sebab, di sanalah konflik pembangunan paling sering meledak.
“Selama ini kita bicara laut dan sungai seolah terpisah. Padahal, secara ekologis dan sosial, keduanya satu sistem,” kata Rasman. Ia menyebut banjir, abrasi, rusaknya mangrove, hingga konflik lahan di bantaran sungai sebagai bukti banyaknya persoalan tata kelola ruang air yang terfragmentasi.
Pengalaman panjangnya di birokrasi kemaritiman membuat Rasman akrab dengan persoalan regulasi yang tumpang tindih. Ia menyebut aturan sempadan sungai dan pantai sebagai contoh paling nyata.
“Ada banyak aturan menteri, ada peraturan daerah, tapi tidak ada satu payung hukum nasional yang kuat,” ujarnya. Akibatnya, sempadan sungai kerap dikorbankan atas nama pembangunan, dari permukiman hingga kawasan komersial.
Dari kegelisahan itulah HAPPI, di bawah kepemimpinan Rasman, mendorong penyusunan naskah akademik untuk mengangkat pengaturan garis sempadan sungai dan pantai ke level Peraturan Pemerintah. Bagi Rasman, langkah ini bukan sekadar teknis hukum, melainkan koreksi cara pandang negara.
“Kalau aturannya hanya setingkat peraturan menteri, mudah sekali ditawar. Tapi kalau sudah PP, negara hadir lebih tegas,” katanya.
Ia menekankan bahwa sempadan sungai bukan ruang sisa. “Itu ruang ekologis yang punya fungsi vital—pengendali banjir, penyaring limbah, dan ruang hidup masyarakat,” ujar Rasman. Menurutnya, kegagalan melindungi sempadan sungai adalah akar dari banyak bencana ekologis yang belakangan ini terjadi.
Upaya HAPPI ini juga menjadi pintu masuk memperluas diskursus ekonomi biru. Rasman menolak pemaknaan sempit ekonomi biru yang hanya berfokus pada laut lepas. “Kalau sungainya rusak, lautnya pasti rusak. Ekonomi biru harus dimulai dari hulu,” katanya. Dalam konteks ini, penguatan regulasi sempadan sungai menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pesisir dan laut.
Namun, Rasman sadar mendorong Peraturan Pemerintah bukan perkara mudah. Ia menyebut resistensi datang dari banyak arah—pemerintah daerah, pelaku usaha, bahkan sebagian elite kebijakan. “Karena ini menyentuh kepentingan ruang dan ekonomi,” ujarnya.
Meski begitu, ia menegaskan HAPPI tidak akan mundur. “Tugas kami bukan menyenangkan semua pihak, tapi memastikan kebijakan berpihak pada keberlanjutan.”
Dalam percakapan yang berlangsung hampir dua jam itu, Rasman berulang kali menegaskan bahwa peran organisasi profesi harus naik kelas. “Ahli tidak boleh hanya jadi saksi setelah bencana. Kita harus masuk sebelum kebijakan ditetapkan,” katanya. Karena itu, HAPPI aktif membangun konsolidasi keilmuan lintas disiplin—dari hidrologi, tata ruang, hukum, hingga sosial ekonomi—untuk memperkuat argumen kebijakan.
Di akhir wawancara, Rasman kembali pada gagasan besarnya: menata ulang cara negara memandang ruang air. “Kalau sempadan sungai dan pantai kita lindungi dengan serius, kita sedang menyiapkan masa depan,” ujarnya. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, “Bukan hanya untuk lingkungan, tapi untuk keadilan sosial dan ekonomi generasi berikutnya.”
Kalimat itu terdengar tenang, namun mengandung sikap. Rasman Manafi, melalui HAPPI, memilih jalur sunyi: menguatkan dasar hukum dan kebijakan, agar pesisir dan sungai tidak terus menjadi korban pembangunan yang tergesa. (mam/**)
