PONTIANAK – Sungai Mahakam tidak hanya mengalirkan air dari pedalaman Kalimantan Timur menuju laut. Ia juga membawa sejarah, kehidupan, dan kini—sebuah eksperimen kebijakan. Dari wilayah hulunya, pemerintah mulai menguji pendekatan baru konservasi perairan yang selama ini lebih akrab dengan laut dan pesisir.
Akhir Mei 2024 di Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan menandatangani perjanjian kemitraan dengan Universitas Mulawarman. Kerja sama ini bukan sekadar nota kesepahaman akademik. Ia menandai langkah awal pengelolaan Perairan Mahakam Wilayah Hulu sebagai Kawasan Konservasi Perairan Umum pertama di Indonesia—sebuah kategori baru dalam peta konservasi nasional.
Selama ini, konservasi identik dengan laut lepas, terumbu karang, atau kawasan pesisir. Sungai kerap luput, seolah berada di luar orbit kebijakan kelautan. Padahal, tekanan ekologis di sungai tak kalah berat: sedimentasi, penurunan kualitas air, konflik ruang, hingga ancaman terhadap spesies endemik.
Pengelolaan kawasan konservasi Mahakam Hulu ini berada di bawah koordinasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak, Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP. Dari Pontianak, BPSPL membawa mandat lintas wilayah Kalimantan—dan kini, mandat lintas pendekatan.
“Konservasi hari ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Untuk itulah sejak tahun lalu kami intensif melakukan berbagai kerjasama strategis,” kata Kepala BPSPL Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie belum lama ini di Surabaya, Jawa Timur.
Baginya, Mahakam Hulu adalah ruang uji: apakah konservasi bisa dijalankan dengan basis ilmu pengetahuan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi kelembagaan secara bersamaan.
Di titik inilah peran Unmul menjadi penting. Universitas yang tumbuh bersama dinamika Sungai Mahakam ini telah lama melakukan riset perikanan perairan umum, ekologi sungai, dan spesies dilindungi. Kolaborasi formal dengan pemerintah membuka ruang agar hasil riset tidak berhenti di jurnal, tetapi masuk ke meja pengambil kebijakan.
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul, Komsanah Sukarti, menyebut kemitraan ini sebagai jembatan antara sains dan kebijakan. Fokusnya bukan hanya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, tetapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat yang hidup di sepanjang aliran Mahakam. “Konservasi tidak akan bertahan tanpa dukungan masyarakat lokal,” ujarnya.
Salah satu perhatian utama kawasan ini adalah perlindungan Pesut Mahakam, mamalia air tawar ikonik yang populasinya terus tertekan. Pesut menjadi indikator kesehatan sungai. Jika ia bertahan, ekosistem bekerja. Jika ia menghilang, kerusakan sedang berlangsung.
Namun Mahakam Hulu bukan hanya soal pesut. Ia adalah gambaran hulu dari ekonomi biru yang kerap dibicarakan di tingkat nasional. Sungai membawa nutrien, sedimen, sekaligus risiko ke pesisir dan laut. Jika hulunya rusak, maka hilir akan menanggung akibatnya.
Karena itu, kemitraan KKP dan Unmul ini dibaca lebih luas sebagai upaya menyatukan kembali cara pandang negara terhadap ruang air—bahwa sungai, pesisir, dan laut adalah satu sistem yang tidak terpisah. Konservasi perairan umum menjadi pintu masuk untuk membangun ekonomi biru yang tidak sekadar mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga fondasinya.
Apakah Mahakam Hulu akan menjadi model nasional atau hanya catatan kebijakan sesaat, masih harus diuji waktu. Namun satu hal jelas: dari sungai yang tenang di pedalaman Kalimantan ini, Indonesia sedang mencoba menulis bab baru konservasi—lebih hulu, lebih menyeluruh, dan lebih berani. (mam/*)
