Oleh: Imam Solehudin*
Ekonomi birukerap disebut sebagai masa depan Indonesia. Dengan wilayah laut yang jauh lebih luas dibanding daratan, potensi ekonomi kelautan Indonesia nyaris tak tertandingi. Namun potensi besar tidak otomatis berubah menjadi kekuatan ekonomi. Tantangan terbesar justru terletak pada tata kelola, keberpihakan kebijakan, dan konsistensi politik. Inilah ujian nyata bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Secara konsep, ekonomi biru menjanjikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi. Laut tidak lagi diperas habis-habisan, tetapi dikelola agar tetap produktif dalam jangka panjang. Model ini didorong oleh berbagai lembaga internasional seperti UNEP, FAO, dan Bank Dunia. Namun di Indonesia, ekonomi biru sering berhenti sebagai jargon kebijakan, belum sepenuhnya menjelma menjadi praktik di lapangan.
Tantangan pertama Prabowo adalah fragmentasi kebijakan. Pengelolaan laut masih terpecah-pecah antara kementerian, pemerintah daerah, dan kepentingan sektor swasta. Tumpang tindih regulasi perikanan, konservasi, pertambangan laut, hingga pariwisata bahari menciptakan ketidakpastian hukum. Tanpa komando yang kuat dan satu visi nasional, ekonomi biru sulit bergerak cepat dan terukur.
Tantangan kedua adalah ketimpangan struktur ekonomi kelautan. Selama ini, nilai tambah sektor laut lebih banyak dinikmati oleh pelaku besar, sementara nelayan kecil tetap berada di posisi rentan. Praktik penangkapan ikan berlebih, minimnya akses permodalan, serta lemahnya industri pengolahan hasil laut di dalam negeri membuat ekonomi pesisir berjalan di tempat. Jika Prabowo ingin menjadikan ekonomi biru sebagai mesin pertumbuhan, maka keberpihakan pada nelayan dan UMKM pesisir harus menjadi kebijakan nyata, bukan sekadar narasi.
Ketiga, ekonomi biru menuntut ketegasan penegakan hukum. Illegal fishing, perusakan terumbu karang, dan alih fungsi kawasan pesisir masih marak. Tanpa pengawasan lautk yang kuat dan sanksi yang konsisten, prinsip keberlanjutan hanya akan menjadi slogan. Di sinilah kepemimpinan Prabowo diuji: apakah berani menempatkan perlindungan ekosistem laut sejajar dengan kepentingan ekonomi jangka pendek.
Tantangan berikutnya adalah integrasi ekonomi biru dengan agenda besar nasional, seperti ketahanan pangan, transisi energi, dan perubahan iklim. Laut bukan hanya sumber ikan, tetapi juga sumber energi terbarukan, penyerap karbon melalui mangrove, serta benteng alami menghadapi krisis iklim. Ekonomi biru menuntut investasi serius pada riset, teknologi, dan data kelautan—bidang yang selama ini belum menjadi prioritas utama.
Meski tantangannya besar, peluangnya jauh lebih besar. Prabowo memiliki modal politik dan legitimasi kuat untuk melakukan terobosan kebijakan. Jika ekonomi biru ditempatkan sebagai agenda strategis lintas kementerian, didukung anggaran memadai, dan diawasi secara ketat, Indonesia berpeluang naik kelas sebagai kekuatan maritim dunia.
Ekonomi biru kini berada di persimpangan. Ia bisa menjadi motor pertumbuhan baru yang adil dan berkelanjutan, atau kembali tenggelam sebagai wacana. Jawabannya sangat bergantung pada keberanian dan ketegasan pemerintahan Prabowo dalam mengubah potensi laut menjadi kekuatan ekonomi nasional yang nyata. (*)
*Penulis adalah Pengurus Organisasi Himpunan Ahli Pengelolaan Pesisir Indonesia (HAPPI)
